Program BBM Satu Harga Jangan Bebankan Pertamina
05-12-2017 /
KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDm dan Dirut PT. Pertamina di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/12). foto: Jayadi
Program BBM satu harga memang sangat bagus, namun program tersebut belum dapat diyakini akan bisa berjalan sukses kalau setiap tahun anggarannya dibebankan kepada Pertamina. Demikian dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDm dan Dirut PT. Pertamina di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Harus ada solusi terbaik atas persoalan ini. Sehingga dengan begitu banyaknya biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pertamina, hasilnya bisa sampai pada sasaran," tandas Eni, Senin (4/12).
Eni menyayangkan kalau anggaran yang besar untuk mendukung program tersebut, tetapi manfaatnya tidak sampai kepada masyarakat."Apalagi anggaran itu dibebankan kepada Pertamina, padahal Pertamina sendiri harus sehat, bagus, dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya," ujarnya.
Menurut Eni, kebijakan tersebut dirasa tidak adil, kalau program BBM satu harga dibebankan kepada Pertamina. Karena Pertamina mengeluarkan banyak biaya dalam penugasan program BBM satu harga itu.
"Bayangkan kalau 150 titik yang direncanakan sudah selesai, berarti diperlukan biaya sebesar 3 triliun setiap tahun untuk mengoperasikan program BBM satu harga," papar Eni.
Implementasi program ini belum tentu berjalan dengan baik seperti apa yang diinginkan Presiden Jokowi, yakni BBM satu harga sampai di tingkat masyarakat.
"Beberapa kali saya turun ke lapangan, tepatnya dimana titik-titik yang menjadi sasaran Pertamina untuk melakukan program itu, dan ternyata baru sampai pada tingkat pengecer saja, belum sampai ke masyarakat. Lantas bagaimana dengan begitu banyaknya uang yang telah dikeluarkan oleh Pertamina, tetapi programnya cuma sampai tingkat pengecer saja," pungkas Eni. (dep,mp) Foto : Jayadi.
